Menteri Kontroversial Layak Di-Reshuffle

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memberi perhatian khusus terhadap para menteri yang membuat hubungannya dengan partai pendukung menjadi tidak harmonis. Bila tidak dilakukan hal tersebut bakal menjadi momok yang terus mengganggu jalannya pemerintahan.
"Menteri yang berpotensi memperluas konflik antara Presiden Jokowi dengan partai pendukung ataupun partai oposisi, penting untuk di-reshuffle," ujar pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara di Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Igor mengatakan, dari sekian menteri yang bisa dijadikan contoh sebagai ‘pembantu’ Presiden Jokowi yang kerap menimbulkan kontroversi adalah Menteri BUMN, Rini Soemarno. Kata dia, Rini sangat terlihat tidak disukai oleh para pendukung Jokowi yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Bahkan, sambung Igor, Rini juga menjadi sorotan bagi Koalisi Merah Putih (KMP), di mana banyak kebijakannya yang sangat ditentang seperti perjanjian utang dengan Pemerintahan RRC sebesar Rp520 triliun lewat BUMN-BUMN mengingat dilakukan tanpa adanya persetujuan DPR.
"Menteri Rini tidak disukai oleh pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat, maupun kubu KMP,” tuturnya.

Sementara itu, di KIH sendiri, sepak terjang Rini juga menjadi sorotan yang serius karena tindakannya yang kerap mendahului partai-partai KIH dengan cara yang kurang elok.
"Saya mendengar kabar PDIP lewat Sekjen Hasto Kristiyanto, sudah menegur secara tidak langsung Menteri Rini terhadap potensi skandal dana Rp48 triliun untuk BUMN,” ungkapnya.
Igor mengatakan, anggaran yang sedianya dimasukan Rini ke pos-pos anggaran BUMN sedianya diharapkan PDIP untuk alokasi ekonomi kerakyatan seperti membangun infrastruktur desa, membeli perahu nelayan, serta lainnya.
Sehingga, potensi pemanfaatan uang negara itu dalam bahaya karena sudah dikonversi dari dana negara menjadi dana bisnis.
Presiden Jokowi, sambung Igor, harus cermat sehingga tidak terbawa dalam arus politik orang per orang. Terlebih hanya bergantung pada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan yang bisa menimbulkan instabilitas politik. Untuk itu, Jokowi diharapkan bisa bijak dalam mengambil sikap untuk mengantisipasi persoalan tersebut.
“Hitung-hitungan politik Presiden Jokowi harus jelas dan tepat, kalau enggak jelas pasti negara ini dalam bahaya," pungkasnya.

Pemerintahan 11:33