Soal dana siluman Rp 8 T, DPRD sebut cuma miskomunikasi sama Ahok

Ahok dan Khofifah bagi kursi roda

 Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengakui, telah terjadi sedikit kesalahpahaman antara pihak eksekutif dan legislatif di Pemprov DKI Jakarta. Hal itu terkait adanya dana siluman Rp 8,8 miliar, yang tercantum dalam RAPBD DKI tahun 2015.

"Sebetulnya bukan masalah coret mencoret, ini klarifikasi saja permasalahan yang sekarang beredar di media. Kalau kita menganggap (dana) itu nggak ada dan Pak Ahok juga mengatakan 'Kok ada Rp 8,8 triliun dari mana?'. Sedangkan, kita juga belum tahu hal itu," kata Prasetyo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Pria yang karib disapa Pras itu kembali menegaskan, tidak ada masalah sama sekali antara pihak legislatif di DKI dengan pihak eksekutifnya, selain kesalahpahaman yang sudah diklarifikasi kedua pihak tersebut.

"Nggak ada masalah sebetulnya, cuma miskomunikasi saja, nah ada orang yang dikatakan Pak Ahok oknum ya itu lah. Ya itu saja sih yang harus diklarifikasi kepada dia," kata Pras.

Ketika ditanya alasan pembatalan Paripurna antara Pemprov DKI dan DPRD DKI yang seharusnya dilaksanakan Jumat (16/1) kemarin, Pras mengatakan bahwa hal itu dikarenakan kekurangsiapan dari sejumlah aspek acara yang harus dibenahi terlebih dahulu.

Dirinya juga meyakinkan bahwa paripurna yang batal dilaksanakan itu akan dilakukan sesegera mungkin, guna mempercepat sejumlah pembahasan yang harus dilakukan pada awal tahun seperti ini.

"Bukan, itu hanya karena belum siap sininya. Nggak ada masalah apa-apa gitu loh, nggak ada masalah apa-apa. Rapat paripurna juga sudah direncanakan kembali akan digelar besok. Agendanya itu dengar pendapat Gubernur DKI atas masukan fraksi," kata Pras

00:20